Tunggakan Pajak APU Diduga Konspirasi , Kamis 26 April 2012

Harian Seputar Indonesia, 26 April 2012

MEDAN– Penunggakan pembayaran pajak air permukaan umum (APU) oleh sejumlah perusahaan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) diduga karena ada kesepakatan antara oknum Dinas Pendapatan dan pengusaha.

Pengamat transparansi anggaran Sumatera Utara (Sumut) Elfenda Ananda mengatakan, tunggakan pajak APU dari 15 pengelola PLTA ini wajar dicurigai masyarakat karena ada konspirasi tertentu. “Indikasinya antara lain secara umum, kita tidak pernah dengan PLTA yang menjual listrik ke PLN mengalami kerugian. Tidak mungkin mereka tak punya uang untuk membayar kewajiban,” katanya kepada wartawan,kemarin.

Menurut dia, Dispenda Sumut yang bertugas mencari uang untuk dipakai sebagai alat pembangunan daerah seharusnya bisa menghindari penunggakan semacam ini.Karena itu, Dispenda harus memiliki prinsip transparansi dan keterbukaan dalam mengumpulkan uang kas daerah. “Sebab saya menilai Dispenda dalam konteks ini tidak transparan dalam praktik pengumpulan uang.Sangat tidak logis perusahaan yang menjual listrik itu tidak mampu membayar pajak APU,”tuturnya.

Dengan kondisi ini,dia menilai Dispenda terkesan hanya berani memberikan sanksi pada wajib pajak perseorangan seperti pajak kendaraan bermotor. Kalau pajak kendaraan tertunggak, pemilik langsung dikenakan denda bahkan kendaraan bisa ditilang. “Tapi pada perusahaan tidak berani memberikan sanksi. Ini kan seperti disengaja, ketidakadilan itu sangat kentara,”ungkapnya.

Sebagai solusi penunggakan ini, kata Elfenda, harus ada keterbukaan dari Dispenda Sumut mengenai penyebab tunggakan itu.Kemudian ada sanksi yang tegas diberikan kepada penunggaknya. Selanjutnya, Dispenda harus menjelaskan juga kepada publik apa yang sudah dibuat Dispenda sebagai upaya penagihan. “Artinya publik yang akan menilai. Kalau tidak, tentu asumsi masyarakat ada sesuatu yang disembunyikan Dispenda dan wajib pajak akan menguat,”paparnya.

Pendapat Elfenda ini ternyata diperkuat dengan pernyataan Kepala Dispenda Sumut Sjafaruddin. Saat dikonfirmasi kemarin,Sjafaruddin mengaku pihaknya tidak bisa memberikan sanksi baik itu denda ataupun kompensasi lainnya kepada perusahaan yang menunggak pembayaran pajak APU.“Kami tak bisa menindak. Kami hanya meminta mereka untuk melunasi tunggakan itu lewat surat,”ungkapnya.

Saat ditanya apakah dengan kondisi ini akan mempermudah transaksi ilegal antara oknum perusahaan dengan Dispenda, Sjafaruddin menampiknya. Sebab,kata dia,kewajiban itu dibayar wajib pajak lewat rekening bank dan langsung masuk ke kas Pemprov Sumut. “Lagi pula, kami memang tidak bisa menindak atau memberi sanksi. Sebab aturannya tidak ada mengatur seperti itu,”ujarnya.

Terpisah,Anggota Komisi C DPRD Sumut Muhammad Nasir mengatakan dengan penunggakan ini, sudah jelas yang dirugikan adalah Pemprov Sumut karena pendapatan asli daerah (PAD) berkurang. Dia pun meminta Dispenda segera mengejar wajib pajak itu dan mengaudit perusahaan yang menggunakan APU. Nasir juga mengaku heran kenapa tidak ada sanksi yang diberikan pada penunggak pajak APU seperti yang dikenakan kepada penunggak pajak kendaraan bermotor.

Menurut dia, ini harus menjadi evaluasi dan harus ada sanksi yang dikenakan. “Kami akan mempelajari apakah perda perlu direvisi supaya ada sanksi baik denda maupun kurungan. Sebab yang namanya sudah memakai APU untuk usaha dan tidak bayar, itu namanya mangkir. Bisa dipidana,”pungkasnya.